Upah Minimum 2014 di Teken Gubernur Jawa Barat

Upah Minimum 2014 di Teken Gubernur Jawa Barat

SEPUTAR BURUH   11:22 PM

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akhirnya menandatangani Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat, Kamis (21/11/2013) malam. Kabupaten Karawang mendapatkan UMK tertinggi dibandingkan 25 Kabupaten/Kota lainya di Jawa Barat. Sekitar pukul 21.30 WIB, Heryawan yang mengenakan jas hitam masuk ke ruang kerja Gubernur Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung. Di ruang itu, Heryawan ditemani Sekda Jabar, Wawan Ridwan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Hening Widyatmoko serta beberapa staf Pemprov Jabar.

Rapat tersebut berlangsung tertutup, Heryawan dan beberapa stafnya keluar ruangan sekitar 30 menit. Pria berkacamata itu tampak tenang usai menandatangani UMK di Jabar dengan nomor Kepgub No 561/kep.1636-Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013.

Menurut Heryawan, seluruh UMK Kabupaten/Kota di Jabar sudah ditandatangani. Yang tertinggi untuk UMK 2014 adalah Kabupaten Karawang dengan nilai Rp2,447,445. Sementara terendah adalah Kabupaten Majalengka senilai Rp1.000.000.

"Sudah ditandatangani tadi," singkat Heryawan menjawab pertanyaan wartawan.

Pria yang akrab disapa Aher ini menuturkan, hampir seluruh kabupaten/kota sudah 100 persen lebih di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jika dihitung ada 20 kabupaten yang sudah 100 persen di atas KHL.

"Kecuali Kabupaten yang masih banyak industri rumahan seperti Garut 94,79 persen, Kota Banjar 93,64 persen, Kabupaten Ciamis 88,00 persen, Kabupaten Kuningan 87,73 persen, Indramayu 96,87 persen dan Kabupaten Majalengka 93,64 persen," kata Aher.

Sementara untuk wilayah Bandung Raya, Heryawan harus menaikan UMK senilai Rp75 ribu. Hal ini, lanjut Aher, baru pertama kali terjadi selama dia memimpin Jawa Barat.

"Untuk Bandung raya itu seperti Kabupaten Bandung Barat naik Rp70 ribu, sementara Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung rata-rata naik Rp75 ribu. Tapi yang paling tinggi itu Kota Bandung Rp2 juta sesuai ajuan rekomendasi Wali Kota," kata dia.

Heryawan berharap kepada pengusaha untuk legowo. Hal ini dinilainya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah upah bagi para buruh d Jawa Barat.

"Insya Allah cara kita menyelesaikan masalah selalu banyak masukan. Meski di dewan pengupahan banyak yang deadlock. Tapi tidak seperti itu, wali kota dan bupati tentu harus mengusulkannya meskipun ada perubahan," kata Heryawan.

Dia pun mengimbau juga kepada para buruh agar tetap bekerja dengan tenang, baik, dan seperti seharusnya. "Ke depan kalau ada apa-apa bisa disalurkan ke hal yang benar," tutup Heryawan

sumber : http://www.inilahkoran.com/read/detail/2049504/diteken-aher-umk-kabupaten-karawang-paling-tinggi

Buruh Kembali Turun Kejalan

Buruh Kembali Turun Kejalan

SEPUTAR BURUH   6:15 PM

MKH -Sukabumi, GSBI menyatakan akan kembali turun kejalan meng aspirasikan suara buruh untuk menuntut upah minimum 2014 dan Menolak Politik Upah Murah, Cabut Inpres 9 /2013, Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing, cabut Kepmen 231/2003, tidak tanggung tanggung seluruh anggotanya di instruksikan untuk turun kejalan sebagai pemanasan untuk melakukan aksi protes nasional yang akan di laksanakn pada tanggal 12 November 2013 nanti.
Dan pada hari ini sudah di pastikan di beberapa daerah akan melakukan aksi demo besar-besaran diantaranya daerah yang sudah dipastikan akan melakukan demo hari ini adalah, Medan, Tangerang, Palembang, Jombang Jawa Timur dan Sukabumi, bahkan diperkirakan untuk demo hari ini tanggal 06 November 2013 buruh sukabumi sebanyak 20.000,- buruh akan bergerak menuju pendopo kabupaten sukabumi.
Dari informasi bahwa demo hari ini adalah kelanjutan demonstrasi buruh sebelum nya, sekaligus bagian dari aksi pemanasan untuk persiapan demo tanggal 12 November 2013 sebagai aksi Protes Nasional. (rdw/)

Tanah Longsor Kantor Desa Purwabakti Nyaris Tergerus

Tanah Longsor Kantor Desa Purwabakti Nyaris Tergerus

BERITA DAERAH   11:26 PM

MKH , Malam 4 November 2013 angin disertai hujan telah mengguyur Desa Purwa Bakti Kecamatan Pamijahan Bogor, sehingga tanah yang labil mengakibatkan longsor, Kantor Desa Purwa Bakti yang posisinya di atas tanah perbukitan ini ikut menjadi korban longsor, untung dalam musibah ini tidak ada korban, namun posisi kantor desa sangat mengkhawatirkan, di takutkan apabila hujan turun kembali maka lokasi tersebut bisa terulang kembali.
Kekhawatiran telah di ungkapkan oleh Kades Purwa Bakti Bapak Mulyadi, bahwasanya beliau memohon kepada Pemerintah Kab. Bogor agar dapat merealokasikan ke tempat yang lebih aman, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran dalam menjalankan aktifitas desa, apabila kantor desa belum dipindahkan mungkin belum nyaman, tapi Kades Purwa Bakti terus berupaya untuk menata dan meningkatkan infrastruktur desa, sehingga Desa Purwa Bakti akan lebih maju, untuk itu kami mohon sekali lagi kepada Pemerintah Kab. Bogor agar dapat merealisasikan permohonan kami, pungkasnya pada Radar Nusantara

Sumber : Maha Karya Hati